:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Jend. Sudirman No. 53 Tarakan 77121 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima kppttarakan.id

Dua Raperda Jadi Kado Awal Tahun

Dua rancangan peraturan daerah disahkan melalui rapat paripurna, Selasa (8/1). Yakni, Raperda tentang Penanaman Modal dan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dikatakan Wali Kota Tarakan Sofian Raga, pengesahan Raperda Penanaman Modal merupakan bagian dari upaya menunjang perkembangan Tarakan menjadi tujuan investasi.

Pemkot Tarakan, lanjutnya, mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan perkapita, dan pengurangan angka kemiskinan.

Sofian menilai penanaman modal merupakan salah satu pilar pokok kebangkitan ekonomi, karena mampu memberikan multiplier effectyang besar terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi dari berbagai sektor. Pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang besar dan saling menguntungkan.

“Sebuah wilayah atau regional yang memiliki kualitas sumber daya selalu mendapat perhatian yang besar untuk masuk dan melakukan kerja sama,” ujarnya.

“Tujuan utamanya tentu untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan pengusaha,” sambung Sofian.

Untuk mendukung investasi, pihaknya juga akan menyusun kebijakan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Sofian Raga menambahkan, dalam rangka untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dan penanam modal untuk mengembangkan produk, usaha dan berinvestasi di Tarakan, ke depan Pemkot Tarakan perlu juga membuat juga peraturan daerah tentang pemberian insentif kepada pelaku usaha.

Peraturan daerah insentif tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 278 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sofian menyatakan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Pendidikan adalah instrumen penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Karena itu melalui setiap jenjang satuan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, harus memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan kemajemukan bangsa,” bebernya.

 Sumber: prokal.co

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar