:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Jend. Sudirman No. 53 Tarakan 77121 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima  'BAIS' ( Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera ) kppttarakan.id

Tips Bebas Korupsi, Abaikan Persenan (KPK: Potensi Korupsi Muncul dari Tip)

Meski terbilang provinsi baru, Kalimantan Utara menjadi salah satu target dari 27 provinsi di mana Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan itu menjadi bagian upaya pencegahan kejahatan antara para pelaku usaha dengan regulator di tingkat daerah ini.

Diyakini pembentukan KAD Antikorupsi dapat meminimalisir munculnya gratifikasi, korupsi antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, KPK berupaya memberdayakan, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan aksi antikorupsi yang melibatkan banyak sektor. Seperti sektor swasta, aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi hingga masyarakat. “Komite dibentuk berdasarkan geografis dengan asosiasi perusahaan dan regulator daerah. Mendorong aksi antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, aparat pemerintah, LSM, akademisi serta lapisan masyarakat lainnya," ungkap Basaria dalam kegiatan yang dihadiri langsung Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, Asosiasi Pengusaha Indonesia serta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Kaltara.

Basaria menyebut 80 persen kasus yang ditangani KPK saat ini melibatkan sektor swasta, dengan modus suap-menyuap serta gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara. “Sebab hal itu sebenarnya kontra produktif, dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat, investasi terhambat dan lebih parah, bisa menciptakan state captured,” jelasnya.

Adapun strategi utama komisi antirasuah itu, lanjut Basaria, dengan berfokus pada pembangunan komitmen perusahaan akan nilai-nilai antikorupsi. “Kaltara menjadi yang ke-14 di mana KAD dibentuk. Dengan itu kita berharap KAD menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi agar tidak terciptanya korupsi,” ujarnya.

“Bagi pengusaha, jangan memberi tip (persenan) kepada pejabat atau siapa. Itu akan mempengaruhi kinerja sebuah kegiatan atau proyek. Dan di banyak hal lainnya. Pengusaha pasti memegang erat prinsip ekonomi, pengorbanan sekecil-kecilnya, untuk mendapatkan untung yang besar. Sebenarnya pengusaha pun tak ingin ada tip-tipan,” kata Basaria saat berbincang dengan kru Radar Tarakan.

Menurutnya, tidak mudah mengubah sebuah kebiasaan seperti itu. Namun, masyarakat jangan dikorbankan. “Bukan hal mudah, mengubah sesuatu yang dianggap wajar itu. Tetapi sebagai pengusaha harus memahami itu. Dari situ justru kemudian muncul potensi korupsinya. Apa saran lain bagi pengusaha? Jangan menyuap!” katanya lagi.

Sementara itu, Group Head unit Sektor Swasta Direktorat Dikyanmas Kedeputian Pencegahan KPK Roro Wide Sulistyowati mengatakan, pembentukan komite tersebut berisi pemerintah selaku regulator dan pelaku usaha. “Sebelum pembentukan Komite Advokasi Daerah seyogyanya terlebih dilakukan  focus group discussion (FGD). Tujuannya untuk brainstorming (curah pendapat). Sehingga KAD punya rencana aksi untuk menindaklanjuti,” kata Wide.

Ada tujuh kesimpulan yang nantinya dijadikan sebagai bahan rekomendasi pada pembentukan Komite Advokasi Nasional (KAN). Pertama adalah perlunya komitmen bersama antara peserta tender dengan panitia lelang. “Ada banyak keluhan dari pelaku usaha bahwa di pelaksana teknis ada oknum (yang diduga memainkan pemenang lelang,” jelasnya.

Rekomendasi kedua yakni mendorong penguatan dan koordinasi instansi pemerintah dalam pengawasan. “Di permasalahan ini adanya renten,  dalam proses pengadaan barang dan jasa daerah (PBJD). Rekomendasi ketiga yakni, mendorong transparansi tarif dan waktu pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Rekomendasi keempat, yaitu mendorong transparansi proses, tarif dan waktu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Rekomendasi kelima mendorong transparansi proses, tarif dan waktu pengurusan surat izin berlayar (SIB) di Syahbandar serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait,” katanya.

Selain itu, rekomendasi keenam, kata Wide, tak lain berupa mendorong pelaku usaha menjalankan kewajiban program kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit dan mendorong pemerintah dalam proses pengawasannya. “Rekomendasi ketujuh, ini terakhir yaitu peningkatan kapasitas profesionalisme para pelaku usaha melalui asosiasi bisnisnya,” bebernya.

Sementara itu,  Gubenur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie menyambut baik pembentukan KAD. Diakuinya, KAD akan menjadi wadah komunikasi antara regulator dan pelaku usaha. Sekaligus membantu kinerja pemerintah. “Saya justru terbantu dengan adanya KAD ini, meringankan tugas kepala daerah, jadi kami merespons positif dan harapannya KAD ini befungsi secara berkelanjutan tidak hanya sesaat,” imbuhnya.

Sumber : http://kaltara.prokal.co

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar