:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Jend. Sudirman No. 53 Tarakan 77121 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima  'BAIS' ( Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera ) kppttarakan.id Minal 'Aidin Wal Faizin 1 Syawal 1439 H

Pemerintah Bentuk Satgas Investasi di Paket Kebijakan Ekonomi 16

Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap kementerian lembaga (K/L) hingga ke tingkat daerah. Adanya satgas ini guna memastikan investasi yang masuk ke Indonesia tidak lagi mengalami kendala dalam proses perizinan hingga investasi tersebut selesai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pembentukan satgas tersebut merupakan salah satu isi dari paket kebijakan ekonomi ke-16 yang akan diluncurkan pemerintah.

"Jadi paket itu akan menugaskan setiap kementerian lembaga itu harus membentuk satgas yang kerjanya mengawal dan menyelesaikan itu (investasi), dan termasuk pemda (pemerintah daerah)," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Darmin mengungkapkan, selama ini meski telah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tapi cepatnya proses investasi tersebut hanya terjadi di tingkat pusat. Sementara itu, para investor masih mengeluh soal perizinan yang menjadi wewenang pemda.

"Itu sebenarnya mau mengubah tata kerja kita di pemerintah. Kalau ada investasi mengurus izin. Selama ini kan yang cepat diselesaikan itu PTSP saja, dan itu hanya menyangkut tujuh apa delapan macam (izin) ini. Nah sisanya masih banyak sekali sebenarnya, untuk bisa berusaha di bidang apa saja, apalagi di bidang migas pasti banyak," jelas dia.

Namun, dengan adanya satgas ini, lanjut Darmin, maka pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap proses investasi yang masuk ke suatu daerah hingga selesai.

"Itu paket 16 saja, yang selama ini kita belum mengubah. Selama ini kan jalan saja, kita sederhanakan, kemudian berjalan. Ini benar-benar urusan pelaksanaan. Supaya ada yang mengawal, ada yang memonitor, ada yang memfasilitasi," tandas dia.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com

Berita Terkait

1 Komentar

MAC and PC Support | 17 Juli 2018 - 01:33:05 WIB
Ι get pleasure from, lead to Ӏ found just ᴡhat I used tⲟ be һaving а ⅼook for.
You've еnded myy four dayy lengthy hunt! God Bless you man. Havve a nice day.

Bye

Isi Komentar