:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Mulawarman Graha II Lt. 1-2 Tarakan 77111 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima  'BAIS' ( Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera ) kppttarakan.id

Kejar Target, Reklame Liar Diturunkan Paksa

Maraknya pemasangan reklame yang tidak membayar pajak, membuat petugas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DP2KA), Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Tarakan geram.

Dan akhirnya, tindakan tegas dilakukan tim gabungan dengan cara menurunkan paksa reklame ilegal yang terpasang secara bebas. Penertiban dilakukan di sepanjang Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Gajah Mada.

Arbain, Kepala DP2KA Tarakan mengatakan, sebelum melakukan penurunan secara paksa, pihaknya sudah memberikan teguran dengan melayangkan surat teguran. Hanya saja pihak-pihak yang ditegur tetap saja tidak mengindahkan surat tersebut.

“Kami sudah surati, tapi mereka cuek aja,” ujar Arbain kepada Radar Tarakan, kemarin (13/7).

Dari sekian banyak reklame yang diturunkan, sebagian besar bermasalah pada pembayaran reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Tarakan nomor 01 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa pemilik reklame yang tidak melakukan pembayaran setiap tahunnya, maka tidak akan diberikan izin untuk memasang reklame.

Dalam peningkatan PAD yang bersumber pada pajak reklame, tahun ini pemerintah memiliki target pendapatan sekitar Rp 800 miliar. Untuk progress pencapaian, diklaim telah mencapai sekitar 80 persen. “Biasanya sih melebihi target,” tambahnya.

Dari hasil penertiban di lapangan, alasan tidak melakukan pembayaran pajak sangat bervariatif. Ada pemilik toko yang mengaku lupa serta belum sempat melakukan pembayaran.

Tetapi ada juga pemilik toko yang tidak mengetahui jika pemasangan reklame dapat dikenai pajak.

Meski demikian, pihak DP2KA menegaskan tetap akan menertibkan semua reklame yang di dalamnya mengandung unsur promosi. Mulai toko besar maupun kecil.

Kedepannya, pemerintah akan melakukan penertiban reklame secara rutin dan akan menyisisr seluruh wilayah. Kendati demikian, tim gabungan ini masih akan memprioritaskan toko-toko yang berada di jalan protokol.

Selama penertiban berlangsung, tim gabungan belum mendapatkan komplain dari pihak manapun.

Ahon, pemilik toko yang berada di Jalan Jendral Sudirman mengatakan, banner atau reklame yang dia pasang hanya bertujuan untuk pelindung matahari, dan tidak mengetahui jika hal tersebut juga dikenakan pajak. “Kalau melanggar yah silakan dicabut,” tuturnya.

Sumber: http://kaltara.prokal.co/

Berita Terkait

1 Komentar

passenger ships bari Patras | 03 November 2017 - 11:01:46 WIB
It's very simple to find out any topic on webb as compared too
textbooks, as I fouhd this post at this web page.

Isi Komentar