:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Mulawarman Graha II Lt. 1-2 Tarakan 77111 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima  'BAIS' ( Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera ) kppttarakan.id

BKPM Usulkan Penyederhanaan Perizinan IMB dan Amdal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) berkomitmen memperbaiki indikator kemudahan berusaha terkait dengan kemudahan perizinan dalam mendirikan bangunan.

Kesepakatan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Kepala BKPM, Franky Sibarani dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Jakarta.

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan penyederhanaan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan penghapusan persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan akan mengkaji kedua usulan tersebut.

Kesepakatan tersebut dilakukan dalam pertemuan Kepala BKPM Franky Sibarani dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPuPera) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Jumat (3/7). Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan dalam pertemuan tersebut BKPM mengusulkan penyederhanaan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, dengan penghapusan persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Franky berpendapat  persyaratan yang sama sudah dipersyaratkan dalam izin lokasi. “Hal ini agar pelaku usaha tidak dua kali mengurus dokumen yang sama. Jadi untuk pengurusan IMB, cukup dipersyaratkan saja dokumen izin lokasi.

Usulan lain yang disampaikan BKPM adalah penyederhanaan perizinan terkait Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Gedung yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2007, khususnya untuk bangunan dua lantai yang menjadi target survei “Ease of Doing Business” (EoDB).

Sumber beritadaerah.co.id

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar