:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Mulawarman Graha II Lt. 1-2 Tarakan 77111 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima  'BAIS' ( Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera ) kppttarakan.id

Investor Dapat Diskon Pajak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 52/2011 yang merupakan perubahan kedua atas PP No 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Aturan ini dikeluarkan menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, peraturan tersebut sudah bisa diberlakukan setelah 30 hari terhitung sejak PP diteken. "PP-nya sudah diteken presiden," ujar Sofyan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (1/4).

Sofyan menjelaskan, mulai bulan depan investor sudah bisa mengajukan insentif pajak berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama kementerian terkait berhak menentukan investor mana yang berhak menerima tax allowance."Soal pemberian insentif, nanti keputusan kebijakan yang diberikan BKPM, menteri teknis, dan Dirjen Pajak dari rapat trilateral," ucap dia.

Sofyan menambahkan, pengajuan tax allowance akan diproses paling lama 50 hari. Ini jauh lebih cepat dari sebelumnya yang bisa mencapai 6 bulan hingga tahunan. "Jadi seseorang yang meminta keringanan pajak dalam 50 hari itu sudah keluar, jadi ada kepastian. Itu maksimum ya, bisa saja kalau kementerian terkait setuju dalam 20 hari," jelasnya.

Ada pun, poin yang masuk dalam revisi PP No 52/2011 di antaranya soal reinvestasi, perusahaan yang menahan dividennya untuk diinvestasikan kembali di Indonesia, perusahaan yang berorientasi ekspor 30%, dan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri galangan kapal. Poin-poin tersebut sebelumnya tidak ada dalam PP yang lama.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan, ada sejumlah kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan perusahan atau investor bisa menerima insentif diskon pajak.

Pertama adalah investasi yang akan dikembangkan harus berbentuk industri dengan orientasi penjualan hasil produksi untuk ekspor. "Minimal 30% dari produksinya diekspor," sebut Franky.

Kedua, lanjut Franky, adalah harus menggunakan komponen dalam negeri. Dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 52/2011, komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4"Dia harus menggunakan komponen dalam negeri. Misalnya otomotif, dia harus melibatkan usaha lokal untuk memproduksi komponen untuk produksi otomotifnya," papar Franky.

Ketiga, tambah Franky, adalah melibatkan tenaga kerja lokal. Syaratnya adalah mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. "Kalau ketiga ini bisa terpenuhi, paling tidak peluang dia mendapat tax allowance akan lebih besar," ujarnya.

Nantinya, kriteria tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk aturan turunan atas aturan PP tentang tax allowance. "Tanggal 16 April 2015 akan keluar aturan turunannya," sebut Franky. (dtf)

Sumber medanbisnisdaily.com

 

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar