Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan Main
Terkait Pemasangan Papan Nama Perusahaan
Tarakan - Banyaknya perusahaan yang masuk kewilayah Kalimantan Utara (Kaltara), akan turut membantu perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah, termasuk tarakan. akan tetapi tak sedikit para pemilik perusahaan yang tidak taat pada aturan main. umumnya sejumlah kantor perusahaan yang ada ditarakan adalah kantor perwakilan yang areal kerjanya bukan diwilayah Tarakan, melainkan di Malinau, Nunukan atau Tanjung Selor. Head Office (HO)-nya sendiri rata-rata berkantor di Jakarta, sedangkan kantor cabangnya di Tarakan. Kendati demikian secara administrasi ini tidak lagi menjadi masalah bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Kami tidak mempermasalahkan tentang kantor perwakilan perusahaan yang ada di Tarakan, selama sesuai prosedur, yaitu adanya pengajuan izin," jelas Kepala KPPT Tarakan, Hamsyah.
Hamsyah menjelaskan, untuk saat ini KPPT hanya menerima laporan pengajuan izin yang diminta dari pemohon atau pihak perusahaan, jika ada pengajuan izin tersebut, tentu KPPT akan melakukan survei terlebih dahulu kelokasinya.
Di Tarakan, ada banyak perusahaan yang menyewa rumah untuk dijadikan kantor cabang, bahkan tak jarang ditemui kantor cabang ‘rumahan’ ini tanpa pemasangan papan nama. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/IX/2007, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) harus dicantumkan pada papan nama.
Sementara Fahrul, Tim Teknis Lapangan KPPT menjelaskan, untuk pembukaan kantor cabang pengurusan, jenis izin yang diajukan adalah Izin Gangguan (IG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Reklame. Sedangkan untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-nya menggunakan SIUP yang dari pusat. “jenis izin yang wajib diajukan untuk membuka kantor cabang Izin Gangguan (IG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Reklame. Sedangkan untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-nya menggunakan SIUP yang dari pusat.”ujar fahrul.
Lebih lanjut, fahrul juga menjelaskan untuk pengawasan dilapangan terkait keharusan perusahaan memasang papan nama usaha tidak terlibat. “pemasangan papan nama perusahaan memang keharusan, akan tetapi kami bukan eksekutor untuk pengawasan itu, kami hanya pengurusan administrasi izin,”papar fahrul.
Selain diatur dalam peraturan menteri, untuk pemasangan papan nama usaha juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 10 tahun 2002. Setiap pemegang izin wajib untuk membuat dan memasang papan nama perusahaan.
“untuk pengawasan (tim eksekutor, red.) dilapangan tentang pemasangan papan nama adalah tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA),” pungkas Fahrul.
Sumber Radar Tarakan, kamis 05 Februari 2015
2 Komentar
What's up, I read your blog daily. Your story-telling style
is awesome, keep up the good work!
It comes in once the new driver gets paid for the present price of
his car which in many instances is under the initial cost of purchase.
After a many hours of looking for the bug within the programming, my frustration turned into intrigue.
It's safer to preserve your current independence and lifestyle by choosing:
.