:.Selamat Datang di Website Resmi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Jl. Jend. Sudirman No. 53 Tarakan 77121 Telp. 0551-32370 Fax. 0551-32081 SMS Gateway : 08115449778 E-mail : perizinan@kppttarakan.id:.
Website Resmi DPMPTSP Selamat Datang di Website Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Memberi Pelayanan Yang Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Aktif, Terjangkau Good governance Pelayanan Publik Yang Prima  'BAIS' ( Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera ) kppttarakan.id Segenap Keluarga Besar DPMPTSP Kota Tarakan Mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke 73

One Stop Service Sekedar Slogan

Meskipun ada sekitar 34 item perizinan yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Tarakan, hanya beberapa item perizinan yang realisasinya terlaksana secara maksimal. Selebihnya, terhambat dengan berbagai hal. Salah satunya sistem pembayaran yang masih melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Hal ini tentunya sangat menyulitkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen perizinan.

 

Dengan kata lain, KPPT belum mampu merealisasikan mottonya ‘One Stop Service’ dengan visi pelayanan satu pintu. “Selama ini kita hanya mengeluarkan izin, teknisnya ada di SKPD lain. Bahkan pembayarannya pun tidak pada kami,” terang Hamsyah, Kepala KPPT Kota Tarakan, baru-baru ini.

 

Masalahnya, dari assessment oleh tim dari pemerintah pusat yang merupakan gabungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta bagian perdagangan, disebutkan bahwa setelah iklim perekonomian Indonesia merosot, setiap kantor perizinan disarankan untuk mempermudah perizinan investasi dalam negeri. Tapi yang mereka temukan di KPPT Tarakan, meski dokumen perizinan dikeluarkan oleh KPPT, namun pembayarannya tetap dilakukan di SKPD lain, yaitu di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Kota Tarakan. “Jika memang ingin menjadikan Tarakan menjadi kota pusat perdagangan dan jasa harusnya diubah. Kinerja di KPPT belum sesuai mottonya, yakni One Stop Service, dan itulah kelemahan kita,” terangnya.

 

“Dari 34 perizinan yang diwenangkan teknis penerbitannya di KPPT, praktis hanya 1 perizinan yang dari awal proses pengurusan hingga pembayarannya dilakukan di KPPT yakni IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Yang lainnya bayar di DP2KA, itu kendalanya. Bahkan kami sering mendapat komplain dari masyarakat karena mereka tidak mengetahui apakah dokumen perizinan yang kami keluarkan tersebut sudah lunas atau belum. Hal ini juga faktor penghambat pemaksimalan perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor perizinan,” imbuh Hamsyah. Tak maksimalnya PAD sektor perizinan tadi, dikarenakan KPPT tak dapat melakukan kontrol pemaksimalan PAD sektor perizinan.

 

Untuk itu, Hamsyah mewacanakan perubahan paradigma pengurusan perizinan dan pemungutan retribusinya. Intinya, semua perizinan yang dikeluarkan KPPT, jika memang ada retribusinya, harus dibayar ke KPPT. “Jika dibayar di KPPT, kami dapat tahu berapa perizinan yang kami keluarkan dan berapa retribusi yang masuk. Selama ini kita tidak tahu berapa retribusi yang diterima dari perizinan yang kami,” ungkapnya seraya meyakinkan bahwa tatkala Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI

melakukan pengawasan, maka ketiadaan laporan retribusi serta banyaknya izin yang diterbitkan akan menjadi temuan. “Bahkan, bila memungkinkan, tim teknis yang terlibat pada penerbitan setiap perizinan dapat dilimpahkan ke KPPT untuk mempermudah pelayanan perizinan yang diberikan,” tambahnya mengakhiri.

Sumber : radartarakan.co.id

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar